Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi penegak hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal yang saling terkait dan sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas instansi penegak hukum.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi penegak hukum adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di dalam lembaga penegak hukum. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, maka tidak akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.”
Dalam melakukan pengawasan terhadap instansi penegak hukum, peran dari lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dan Komisi Yudisial sangatlah penting. Mereka harus dapat menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga diperlukan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi penegak hukum. Masyarakat harus berperan sebagai pengawas bagi lembaga penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Menurut Ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan instansi penegak hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak masyarakat. Masyarakat harus aktif melaporkan jika ada indikasi penyimpangan di dalam lembaga penegak hukum.”
Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi penegak hukum, diharapkan dapat tercipta lembaga penegak hukum yang bersih, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Maka dari itu, semua pihak harus bersinergi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan instansi penegak hukum demi terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.