Tantangan dan kendala dalam pengawasan aparat kepolisian merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai penegak hukum yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab besar, aparat kepolisian harus selalu diawasi agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap aparat kepolisian seringkali menghadapi berbagai hambatan.
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan aparat kepolisian adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan kepolisian. Namun, dalam realitasnya, masih banyak kejadian penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat kepolisian tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas.
Kendala lainnya adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap aparat kepolisian. Menurut Koordinator Nasional KontraS Haris Azhar, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga independensi dan integritas aparat kepolisian. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa takut atau ragu untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian.
Selain itu, kekurangan sumber daya dan keterbatasan teknologi juga menjadi kendala dalam pengawasan aparat kepolisian. Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Advokasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga, penggunaan teknologi seperti CCTV dan body camera dapat membantu memantau aktivitas aparat kepolisian. Namun, masih banyak kepolisian yang belum memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut secara optimal.
Untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pengawasan aparat kepolisian, diperlukan langkah-langkah konkret dan komprehensif. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, merupakan langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, pemenuhan sumber daya dan teknologi yang memadai juga menjadi hal yang sangat penting.
Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap aparat kepolisian, diharapkan dapat menciptakan kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, “Pengawasan terhadap aparat kepolisian merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan demikian, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga integritas aparat kepolisian.